Begitu kata Alxandre Kojève. Alxandre Kojève lahir pada tahun 1902 dengan nama Aleksandr Vladimirovich Kozhevnikov dari sebuah keluarga kaya di Moskwa (pamannya seorang pelukis terkenal, Wassily Kandinsky, yang disebut-sebut sebagai pioner seni lukis abstrak pada akhir abad ke-19 dan awal ke-20). Setelah Revolusi 1917 (Revolusi Bolshevik), pada tahun 1920 Aleksandr Kozhevnikov meninggalkan Rusia. Negara yang dituju adalah Jerman untuk belajar filsafat di Universitas Heidelberg. Studinya diselesaikan pada tahun 1926 dengan tesis Die religiöse Philosophie Wladimir Solowjeffs (Filsafat Agama Vladimir Solovyov); yang kemudian pada tahun 1934 diterjemahkan ke dalam bahasa Perancis dengan judul Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuse .  Vladimir Solovyov adalah seorang filsuf agama dari Rusia yang sangat dipengaruhi oleh Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Hegel), demikian juga Aleksandr Kozhevnikov.

Setelah selesai studinya, Aleksandr Vladimirovich Kozhevnikov (1902-1968) pindah ke Perancis. Di Perancis inilah namanya diubah menjadi Alxandre Kojève, agar lebih berbau Perancis. Dan antara tahun 1933 hingga 1939, ia mengajar di  École pratique des Hautes Études di Paris. Kojève bertanggung jawab memperkenalkan secara serius pemikiran-pemikiran Hegel ke filsafat Perancis Abad ke-20, dengan mempengaruhi para intelektual Perancis terkemuka yang menghadiri seminarnya mengenai The Phenomenology of Spirit di Paris pada tahun 1930-an. Ia fokus pada filsafat sejarah Hegel dan sangat dikenal dengan teorinya “akhir sejarah” (the end of history).

Teori itu pula, “akhir sejarah” yang kemudian diadopsi dan dipopulerkan oleh Francis Fukuyama. Pada pertengahan 1989, Francis Fukuyama yang pernah bekerja sebagai pakar kebijakan luar negeri Uni Soviet di RAND Corporation, sebuah tanki pemikir di Santa Monica, AS, menulis sebuah esai yang diberi judul The End of History?  Esai tersebut dimuat di jurnal masalah-masalah internasional The National Interest. Lalu muncul bukunya The End of History and the Last Man pada tahun 1992. Belakangan Fukuyama (2018) menjelaskan kata “end” bukan dalam arti “kesudahan” (termination) tetapi “sasaran” (target) atau “tujuan” (obyective).

Seperti sebuah rangkaian, esai itu diterbitkan setelah ia memberikan ceramah tentang masalah-masalah internasional di Universitas Chicago, Februari 1989; dua bulan sebelumnya, 7 Desember 1988 pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dalam pidatonya di Sidang Umum PBB melemparkan pernyataan yang mengejutkan. Ketika itu, Gorbachev mengatakan, bahwa Uni Soviet tidak akan lagi mencampuri negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Tidak ada yang pernah menduga bahwa pernyataan itu Gorbachev itu menjadi awal dari akhir Perang Dingin. Inilah akhir sejarah (The New Yorker, 3 September 2018).

Argumen Fukuyama adalah bahwa, dengan kolapsnya Uni Soviet, ideologi terakhir alternatif terhadap liberalisme dilenyapkan. Fascisme dibunuh dalam Perang Dunia II, dan kemudian giliran Komunisme meledak. Ketika itu, Uni Soviet gagal dalam persaingan ekonomi dengan negara-negara kapitalis. Mengapa? Ekonomi komunis berlangsung tanpa adanya pasar, seluruhnya ditentukan oleh fungsionaris-fungsionaris pusat. Pusat yang menentukan harga gandum, paku, sepeda motor, balok baja. Di negara-negara Soviet berkembangan ekonomi barter. Negara komunis secara mencolok tidak berhasil membangun civil society. Dengan demikian, seluruh produksi sosial membebani negara. Dan, beban itulah yang menghancurkan. Tetapi, alasan utama keambrukan komunisme adalah kegagalannya untuk membangun perekonomian yang tangguh (Franz Magnis-Suseno, 2013).   

    ***

Baik Kojève maupun Fukuyama berbicara tentang “akhir sejarah.” Akan tetapi, akhir sejarah yang dijelaskan Kojève dan Fukuyama, berbeda tentu. Akhir sejarahnya-nya Kojève bukan kemenangan demokrasi liberal Barat. Ia menggambarkan pertempuran antara pasukan Napoleon dan gabungan Prussia dan Saxon di Jena dan Auerstädt, Saxony (sekarang wilayah Jerman), pada tanggal 14  Okgober 1806, sebagai “akhir sejarah.” Ketika itu–122.000 tentara Perancis bertempur melawan 114.000 tentara gabungan Prussia  dan Saxons—, “sejarah seperti berakhir.” Pasukan Prussia separoh-patrimonial warisan Raja Frederick II Agung, dikalahkan tentara Napoleon yang sudah menggunakan mesin perang moderen (menurut ukuran kala itu) dan menerapkan prinsip-prinsip birokratik moderen. Pada waktu itu, filsof muda Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang menyaksikan Napoleon masuk Jena, melihat kemenangan negara moderen (Francis Fukuyama, 2014).

Semua itu, cerita masa lalu, yang sebenarnya bisa menjadi pelajaran. Lalu, bagaimana cerita masa kini. Apa yang dialami rakyat Suriah, misalnya, adalah akhir dari sejarah mereka karena perang yang tak berkesudahan; juga rakyat Yaman; atau rakyat Nigeria, serta sejumlah negara di Afrika. Nasib, rakyat Afganistan pun tidak jauh berbeda. Mereka menghadapi “akhir sejarah”.

Apakah situasi dan kondisi, sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan, termasuk hubungan antar-anak bangsa, antar-agama dan golongan, serta keamanan di negeri kita akan menjadi awal berakhirnya sejarah. Ada yang mengatakan “sejarah (juga) akan berakhir” pada tahun 2030 atau lebih cepat lagi, yakni pada tahun 2019? Rasanya, tidak ada alasan bahwa “sejarah akan berakhir” pada tahun itu. Keculi, bangsa ini tidak mampu mempertahankan kebhinnekaannya, pluralitasnya, kemajemukannya yang selalu dikatakan sebagai rahmat, sebagai kekuatan, dan bukannya  kelemahan. Bukan, kebhinnekaan, pluralitasn, kemajemukan, keragaman itu adalah demokrasi. Demokrasi, arti yang paling sederhana, adalah “perayaan perbedaan”, meminjam istilahnya Sindhunata. Bukankah Indonesia adalah contoh sebuah negara di mana berbagai budaya yang berbeda-beda tetapi tetap bisa hidup bersama dalam kesatuan; sebuah kesatuan yang pernah diikrarkan bersama pada tanggal 28 Oktober 1928. Ketika itu, para pemuda yang berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, bersumpah setia, berikrar untuk ber-satu Nusa, satu Bangsa, dan satu Bahasa. Padahal, negara Indonesia pada waktu itu de iure belum mewujud.

Demokrasi hidup karena menerima identitas kelompok yang berbeda-berbeda, tentu dengan batasan-batasan. Sebab, bila “atas nama demokrasi” kemudian saling menonjol-nonjolkan perbedaan, identitas masing-masing, bahkan menebarkan fitnah, cacian, pernyataan-pernyataan yang memecah-belah, ujaran-ujaran kebencian, menyebar berita hoax, maka pada ujungnya justru akan membahayakan demokrasi. Bila mengkingkari kemajemukan dan lalu memaksakan diri untuk melakukan pengelompokan berdasarkan suatu sistem pemilahan yang sifatnya tunggal dan serba mutlak, maka saat itulah tanda-tanda akhirnya sejarah menjadi jelas. Inilah yang oleh Amartya Sen (2006) disebut sebagai pendekatan “soliteris” terhadap identitas manusia. Yakni, pendekatan yang memandang manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok semata (dalam hal ini berdasarkan peradaban atau agamanya).

Bila demikian, kekhawatiran bahwa “sejarah akan berakhir,” tidak berlebihan. Kecuali, bangsa ini mau dan berani melawannya; melawan segala gerak, upaya oleh siapa pun, oraganisasi apa pun, dalam bentu apa pun yang berusaha “mengakhiri sejarah bangsa ini.” Biarlah “sejarah berakhir di Prussia” saja dan di Uni Soviet.***