Identitas bisa menjadi persoalan rumit. Begitu pendapat Amartya Sen, Penerima Hadiah Nobel bidang Ilmu Ekonomi (1998), menyimpulkan pengalamannya di Bandara Heathrow, London, Inggris, beberapa tahun silam. Dari pengalaman kecil di Bandara Heathrow itu, juga pengalaman hidupnya, Sen sampai pada kesimpulan bahwa ”sesungguhnya, berbagai masalah sosial-politik saat ini, berkisar di seputar perseteruan akibat penegasan identitas yang berlainan di antara kelompok yang berbeda-beda, sebab konsepsi tentang identitas ini memang memengaruhi pikiran dan tindakan kita melalui berbagai cara” (Amartya Sen, 2006).

Di panggung global pun demikian. Politik global didominasi identitas ketimbang ideologi. Sen mengatakan, pertikaian politik global kerap kali dipandang sebagai suatu kewajaran akibat adanya perbedaan agama atau budaya di dunia. Masih menurut Sen, makin lama dunia ini makin dipahami, meskipun hanya secara tersirat, sebagai suatu federasi agama-agama atau peradaban-peradaban.

Pemilahan penduduk dunia berdasarkan peradaban dan agama itu melahirkan sebuah pendekatan “soliteris” terhadap identitas manusia. Yakni, pendekatan yang memandang manusia hanya sebagai bagian dari suatu kelompok semata; dalam hal ini berdasarkan peradaban atau agamanya. Dengan demikian, pendekatan soliteris tersebut, mengabaikan aspek-aspek lain, yang dipakai seseorang untuk membedakan dirinya dengan orang lain.

Politik Identitas

Istilah identity (identitas) dan identity politics (politik identitas), dipopulerkan oleh ahli psikologi Erik Erikson selama dasawarsa 1950-an. Kemudian, istilah tersebut dipakai dalam politik kultural pada tahun 1980-an dan 1990-an (Francis Fukuyama, 2018). Tetapi, menurut Frank Furedi (2017), benih-benih mulai tersemainya politik identitas terjadi pada akhir abad ke-18. Pada saat itu, politisasi identitas menarik energinya dari reaksi konservatif terhadap Fajar Budi (Enlightenment), dan terutama kemenangannya atas universalisme. Mereka ini mengecam gagasan universalitas manusia dan mengklaim bahwa hanya identitas yang penting yakni kelompok-kelompok dan orang-ortang tertentu. Tetapi, segera setelah PD II, politik identitas nasionalis menjadi termajinal (karena pengalaman kekejaman Nazi Hitler). Sejak itu, politik identitas membutuhkan dua dekade untuk bangkit lagi.

Tetapi, saat itu,yang muncul adalah  politik identitas kiri bukan politik identitas kanan. Yakni yang mempromosikan politik identitas berkaitan dengan kelompok. Secara substantif, ketika itu, politik identitas dikaitkan dengan kepentingan anggota-anggota sebuah kelompok sosial yang merasa diperas dan tersingkir oleh dominasi arus besar dalam sebuah bangsa atau negara. Di sinilah ide tentang keadilan untuk semua menjadi sangat relevan. Di AS, para penggagas teori politik identitas berdalil bahwa praktik pemerasanlah yang membangun kesadaran golongan yang diperas, khususnya masyarakat kulit hitam, masyarakat yang berbahasa Spanyol, dan etnis-etnis lainnya yang merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang berpihak kepada pemilik modal yang umumnya dikuasai golongan kulit putih tertentu (Ahmad Syafii Maarif, 2012).

Di Indonesia, menurut Ahmad Syafii Maarif dalam acara “Nurcholish Madjid Memorial Lecture” (NMML), di Aula Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, pada 21 Oktober 2009, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi, dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elite dengan artikulasinya masing-masing. Ideologi kebencian menempatkan secara khas orang ke dalam komunitas berdasarkan dimensi tunggal sehingga mengalahkan afinitas beraneka segi (multifaceted) klas, seks, politik, dan kepentingan personal yang membentuk identitas individual.

Di Eropa, hal tersebut diungkapkan oleh partai-partai anti-imigran (yang dikaitkan dengan terorisme, identitas agama dan budaya; mereka anti-imigran dari Timur Tengah dan Afrika) dan anti-Uni Eropa. Misalnya, Front Nasional (FN) di Perancis, Partai untuk Kebebasan di Belanda, Partai Kebebasan (FPÖ) di Austria, Partai Sosial Demokrat di Swedia, Jobbik di Hungaria, Partai Demokratik Slovenia, dan Alternatif untuk Jerman (AfD). Kemenangan kelompok Brexit di Inggris dan Donald J Trump di AS juga merupakan contoh lain, kuatnya politik identitas. Kedua-duanya didorong oleh perlawanan terhadap imigrasi. Karena para imigran dianggap akan menyerobot atau merebut pekerjaan dari para pekerja asli, kelahiran Inggris dan AS.

Identitas Nasional

Sen memperingatkan bahwa pandangan “soliteris” terhadap indentitas manusia adalah jelas-jelas palsu, dan pandangan itu juga dapat berbahaya. Pandangan semacam itu bertentangan dengan pandangan klasik, tetapi masuk akal dan terbukti menjadi kekuatan, yakni bahwa “kita umat manusia semua sama” dan bahwa “kita semua berbeda-beda dalam keberagaman”; bahwa “manusia itu beragama-ragam suku, agama, etnis, ras, dan budaya”; dan “yang beragam-ragam itu semestinya diyakini sebagai rahmat dan menjadi kekuatan.”

Akan tetapi, pandangan “soliteris” mengingkari pluralitas tersebut. Padahal, semestinya pluralitas dimuliakan menjadi pluralisme, yakni kesadaran menerima perbedaan, mengakui keragaman secara sadar untuk mencapai tataran kebersamaan lebih baik sesuai dengan idealitas perjuangan bangsa dan negara. Banyak contoh negara yang hancur karena menafikan kemajemukan, pluralitas dan lebih menonjolkan kebencian sektarian. Kebencian sektarian bila terus-menerus diteriakkan, digembar-gemborkan, dihembus-hembuskan akan berubah menjadi nyala api yang mahadahsyat dan akan membakar serta bahkan menghanguskan, menghancurkan sebuah bangsa. Apa yang terjadi dulu di Bosnia, Rwanda, Kosovo, Sudan, Nigeria, dan banyak negara lain menjadi contohnya.

Semua itu terjadi karena lemahnya identitas nasional atau juga karena ilusi adanya identitas tunggal. Persoalan besar yang dihadapi negara-negara di Timur Tengah—seperti Suriah, Yaman, dan Libya—adalah lemahnya identitas nasional itu. Negara-negara itu telah menjadi negara gagal. Negara-negara lain seperti Afganistan, Irak, dan Somalia begitu menderita karena tercabik-cabik perang saudara, pemberontakan, dan khaos. Negara-negara lain, seperti Kenya (berpenduduk 51 juta, dengan paling kurang 40 kelompok etnik berbeda) dan Nigeria (berpenduduk 196 juta, dengan 250 kelompok etnik berbeda) misalnya, secara etnik dan agama terpecah; stabilitas (meski tidak benar-benar stabil) bisa terjaga karena kelompok-kelompok etnik silih berganti memegang kekuasaan untuk merampok negara (korupsi).

Tentu, negara-negara tersebut berbeda, misalnya, dengan Jepang, Korea, dan China yang identitas nasionalnya sudah mapan, bahkan sebelum mereka mulai memodernisasi diri. Mereka telah melalui jalan penderitaan perang saudara, pendudukan, dan perpecahan. Namun, mereka dapat membangun di atas fondasi tradisi yang kuat dan tujuan nasional bersama, setelah konflik berhasil diatasi.

Fukuyama mencatat, sekurang-kurangnya ada enam arti penting identitas nasional untuk mempertahankan tatanan politik moderen berhasil. Pertama, keamanan fisik (tidak terpecah-belah seperti Suriah atau Libya). Kedua, identitas nasiona penting bagi kualitas pemerintah: tingkat korupsi rendah dan pelayan public efektif. Ketiga, memfasilitasi pembangunan ekonomi. Jika orang tidak bangga terhadap negaranya, mereka tidak akan bekerja atas nama negara. Kuatnya identitas nasional di Jepang, Korea Selatan, dan China telah menghasilkan elite yang sangat fokus pada pembangunan ekonomi negerinya. Keempat, meningkatkan radius kepercayaan (trust). Kepercayaan bagaikan minyak pelumas yang memfasilitasi baik partisipasi politik dan ekonomi. Kelima, identitas nasional penting untuk mempertahankan jaringan pengaman sosial yang kuat sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan, keenam, indentias nasional memungkinkan demokrasi liberal berjalan sebagaima mestinya.

Kiranya pengalaman bangsa-bangsa lain, baik yang identitas nasionalnya lemah dan yang memiliki identitas nasional kuat, menjadi cermin yang bisa kita gunakan untuk berkaca. Dengan demikian, kita memiliki pilihan bebas, mau ke mana hendak melangkah: mau hancur atau berjaya. Apabila, kita cenderung menonjolkan kebencian sektarian dan menganut pandangan soliteris, demi yang namanya kekuasaan, maka kita akan mengikuti jalan negara-negara gagal.***