(Istimewa)

“Begini, Mas,” kata Pak Katua mengawali obrolan kami sore itu sambil minum kopi pahit dan makan ubi goreng di sebuah warung dekat kantor.
Dia memang selalu dipanggil Pak Katua.

Tidak tahu siapa yang memulai panggilan itu. Yang pasti, Pak Katua  sungguh mengagumkan. Pak Katua, sangat rendah hati, banyak senyum, selalu lebih dahulu menyapa bila bertemu.

“Saya akan memulai mengutip buku karya Amartya Sen, Identity and Violence:The Illusion of Destity (2006) Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Kekerasan dan Identitas (2016),” kata Pak Katua melanjutkan omongannya.

Kalau urusan buku, Pak Katua lah jagonya. Pengetahuannya luas, karena bacaannya banyak, berbagai ragam buku dibaca. Dan, ia tidak segan-segan membagi ilmu yang sudah disadapnya dari buku.

Tentang Amartya Sen, Pak Katua mengaakan, tokoh itu lahir tanggal 3 November 1933 di Santiniketan, India (orangtuanya berasal dari Dhaka, Banglaesh ). Sen adalah seorang peraih Hadiah Nobel Ekonomi tahun 1998 dalam bidang Ilmu Ekonomi.

Menurut Pak Katua, karya tulis Amartya Sen banyak antara lain Development as Freedom (1999); Rationality and Freedom (2002), The Argumentative Indian: Writings on Indian History, Culture, and Identity (2005); AIDS Sutra: Untold Stories from India (2008), sebuah koleksi esai tentang krisis AIDS di India; dan The Idea of Justice (2009), sebuah kritik terhadap teori-teori keadilan sosial.

“Kebencian sektarian yang giat dihembus-hembuskan bisa menyebar cepat ibarat nyala api,” kata Pak Katua mengutip pendapat Sen. Tragedi seperti itu pernah terjadi di Kosovo, Bosnia, Rwanda, Myanmar, Sudan, dan terus terjadi di Israel, Palestina, dan banyak negara lain di dunia ini, barangkali juga di negeri ini.

Menurut Sen, banyak konflik dan kekejaman di dunia ini dipupuk dan diperparah melalui ilusi tentang adanya sebuah identitas tunggal tanpa pilihan; tunggal dan serba mutlak.

“Jangan tanya bagaimana dengan di Indonesia,” kata Pak Katua sambil melanjutkan, “Masih menurut Sen, pemilahan penduduk dunia berdasarkan peradaban dan agama melahirkan suatu pendekatan ‘soliteris’ terhadap identitas manusia. Yang dimaksud dengan ‘soliteris’ adalah pendekatan yang memandang manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok semata.”

“Kala Anda, Mas, bertanya apa yang dimaksud dengan memandang manusia hanya sebagai bagian dari satu kelompok semata, maka jawabannya adalah hanya memandang berdasarkan peradaban atau agama. Ini sangat berbeda dengan pengelompokan atas dasar kebangsaan dan kelas,” jelas Pak Katua.

Pak Katua melanjutkan, “Padahal dalam kehidupan normal, orang dapat dipandang dari berbagai macam kelompok. Anda orang Jawa, Mas. Orang Jawa dari Yogyakarta, yang warga negara Indonesia, seorang laki-laki, tidak makan nasi lebih suka sayur-sayuran, berhobi main bola, suka membaca buku, wartawan, juga penulis buku, suka mendengarkan musik, tetapi lebih suka mendengarkan siaran wayang kulit, seorang ayah dari satu anak, kepala keluar.”

“Nah, jelas bukan, dari uraian di atas, Anda, Mas, dapat dimasukkan dalam banyak kelompok. Bukan hanya satu kelompok. Bukankah, masing-masing kelompok itu memberikan identitas yang khas. Artinya identitas yang berbeda, bahkan sangat berbeda dengan kelompok lain. Betula, bukan,” kata Pak Katua.

“Itu berarti….” Sebelum kalimat itu terucap penuh, Pak Katua sudah memotong, “Dengan kata lain, tidak ada satu pun yang disebut sebagai satu-satunya identitas yang Anda miliki, Mas. Identitas Anda tidak tunggal Mas.”

Benar adanya. Setiap orang memiliki banyak identitas. Setiap orang majemuk. Kalau setiap itu identitasnya mejemuk, apalagi bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang majemuk dalam berbagai hal: suku, etnis,ras, agama, budaya, bahasa, ras, dan banyak hal lain adanya.

Pluralitas semacam itu merupakan realitas sosiologi. Sebuah realita sosiologi mayarakat Indonesia, yang memang plural. Plural pada intinya menunjukkan lebih dari satu. Kalau kata “plural” dengan “isme” (paham atau aliran) menjadi pluralisme yang berarti paham atau sikap terhadap keadaan majemuk atau banyak dalam segala hal di antaranya sosial, budaya, politik dan agama.

Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religius. (Gerald O‟ Collins dan Edward G. Farrugia, 1996).

Sedangkan arti pluralisme dalam pengertian sosio-politis adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok tersebut. Itu berarti, koeksistensinya kelompok atau keyakinan di satu waktu dengan tetap terpeliharanya perbedaan-perbedaan dan karakteristik masing-masing. (Anis Malik Toha, 2005).

“Tetapi, ingat Mas,” pesan Pak Katua, “Pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Hal semacam itu justru hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Tetapi, pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati dalam ikatan-ikatan keadaban, bhinneka tunggal ika.”

“Lebih jauh lagi, pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik, suku, agama, kepercayaan, bahasa, atau kelompok-kelompok budaya dalam suatu masyarakat atau negara. Itu persis di negeri ini, tetapi yang kadang-kadang hendak diingkari. Padahal, semua itu adalah sebuah kenyataan, sebuah realitas.Tidak ada seorang pun, satu golongan pun yang bisa membantahnya, menafikannya,” kata Pak Katua penuh semangat.

“Bukankah begitu, Mas?” lanjut Pak Katua. Tetapi, sebelum pertanyaan itu dijawab, Pak Katua sudah mengatakan, “Sudahlah Mas, obrolan kita sampai di sini saja, nggak usah menyinggung peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya, yang akhirnya membakar (sambil berbisik: mungkin juga dibakar, ya) Bumi Papua. Jangan menafikan pluralitas.”

Pak Ketua berdiri dan pergi sambil tetap tersenyum seperti biasanya.***