Para perempuan Kurdi menangisi korban gempuran tentara Turki di Suriah Utara (Istimewa)

Presiden AS Donald Trump, benar-benar mempratikkan yang pernah dikatakan oleh Lord Palmerston (1784 – 1865), menteri luar negeri Inggris (1830-1834; 1835-1841) dan perdana menteri Inggris (1855-1858; 1859-1865). Negarawan ini menjadi simbol nasionalisme negaranya.


Palmerston mengatakan, “Tidak ada teman atau sekutu yang permanen, yang permanen adalah kepentingan.” Keputusan Trump menarik pasukannya dari wilayah Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki, memberikan gambaran bahwa AS tidak memiliki kepentingan lagi menciptakan stabilitas di Timur Tengah.

Dengan keluar dari wilayah tersebut, AS telah meninggalkan milisi Kurdi, termasuk Pasukan Demokratik Suriah (SDF), milisi di Suriah yang dipimpin Kurdi. Padahal, sebelumnya milisi Kurdi memainkan peranan utama dalam memberikan bantuan kepada AS memerangi kelompok bersenjata ISIS.

Bahkan, Trump pernah memuji Kurdi sebagai sekutu “besar”, dan berjanji untuk melindungi mereka. “Mereka bertempur bersama kita. Mereka mati untuk kita,” kata Trump setahun lalu (The Atlantic, 15/9/2019). “Kita tidak boleh melupakan (itu).” Akan tetapi, perkataan itu, tinggal perkataan. Janji tinggal janji. Beberapa hari lalu, dengan enteng Trump mengatakan, “Mereka tidak membantu kita dalam Perang Dunia Kedua. Mereka tidak membantu kita di Normandia, misalnya.”

Omongan Trump itu sangat menyakitkan orang-orang Kurdi yang telah membantu pasukan AS di Suriah. Yang lebih menyakitkan lagi adalah karena perkataannya itu, dan kemudian disusul dengan penarikan pasuka AS dari Suriah bagian utara, orang-orang Kurdi menjadi sasaran gempuran pasukan Turki.

Menguntungkan Turki
Yang pertama mendapat keuntungan dari kebijakan Trump yang “tidak bisa dipegang” itu adalah Turki. Sebenarnya yang dilakukan Trump di Suriah bagian utara terhadap Kurdi adalah pengulangan yang dilakukan di Afganistan. Presiden AS itu sangat mudah mengingkari janjinya. Dalam draf perjanjian antara AS dan Taliban, September lalu, disebutkan AS akan menarik sekitar 5000 personel militernya dan mempertahankan 14.000 tentara lainnya. Padahal situasi keamanan di Afganistan sama sekali belum pulih.

Setelah kehilangan lebih dari 2.400 tentaranya dan menghabiskan biaya lebih dari 900 miliar dollar AS di Afganistan sejak tahun 2001, Trump memutuskan untuk menarik pasukannya. Dengan pernyataan yang dibuat sedikit dramatis, Trump menyebut, serangan militer selama 18 tahun sebagai “menggelikan.” Menurut Trump, AS dapat memenangi perang dalam waktu seminggu tetapi “Saya tidak ingin membunuh lebih dari 100 juta orang.” Hal yang sama juga dilakukan AS di Irak.

Pendek kata, seperti biasa Trump membiarkan omongan atau ucapan atau perkataannya hilang dibawa angin. Dan, dia bertindak seakan-akan belum pernah mengucapkan, untuk tidak mengatakan telah “mengkhianati” omongannya sendiri.

Akan tetapi tindakan Trump itu bagaikan lampu hijau bagi Turki untuk menggempur milisi Kurdi di sepanjang perbatasan utara Suriah dan Turki. Daerah tersebut yang oleh Turki dianggap sebagai tempat membahayakan keamanan karena menjadi sarang pemberontak Kurdi, akan dijadikan zona penyangga damai dan penampungan kembali para pengungsi Suriah. Gempuran sudah dilakukan pekan lalu.

Hasilnya? Tragedi kemanusiaan. Sekitar 130.000 orang yang tinggal di wilayah tersebut kocar-kacir mencari selamat. Menurut laporan kelompok pembela hak-hak asasi manusia, sembilan warga sipil, termasuk seorang tokoh politisi Kurdi dieksekusi oleh milisi dukungan Turki. Dan, yang tak kalah menggentarkan adalah lepasnya tak kurang dari 750 orang yang ada hubungannya dengan ISIS dari penjara Ain Issa (The Guardians, 13 Oktober 2019).

Yang mendapat keuntungan dari tindakan Trump, pertama, adalah Turki. Turki bisa dengan leluasa menggempur milisi Kurdi yang dikenal dengan sebutan YPG yakni milisi cabang Unit Perlindungan Rakyat Kurdi di sepanjang perbatasan. Mereka selama ini dianggap dan diyakini telah membantu kelompok teroris Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dalam upaya membentuk negara otonom bagi Kurdi. PKK bagi Turki adalah kelompok teroris yang memperjuangkan gerakan separatis dengan cara kekerasan sejak awal tahun 1980-an.

Orang-orang Kurdi, kaum minoritas Kurdi, sebenarnya tersebar di sejumlah negara, mulai dari Iran, Irak, Suriah, Turki, dan beberapa negara kecil lainnya. Jumlah mereka mencapai sekitar 30 juta jiwa. Namun, di antara mereka memiliki agenda yang berbeda-beda. Artinya, tidak semua menginginkan berdirinya negara Kurdi.

Serangan tersebut telah membuat SDF tidak lagi fokus memerangi sisa-sisa ISIS dan mengawasi mereka. Akibatnya, lebih dari 700 milisi asing yang terindikasi terpapar ISIS lepas dari tahanan yang digempur Turki.

Panggung Rusia

Negara kedua yang memperoleh keuntungan dari kebijakan Trump adalah Rusia. Mundurnya—atau tidak pedulinya lagi AS terhadap situasi di Suriah—telah memberi panggung yang lebih luas bagi Rusia untuk memainkan peranan di kawasan Timur Tengah, khususnya Suriah.

Kebijakan Washington itu telah memberi ruang yang lebih leluasa bagi Moskwa untuk mewujudkan jalan damai di Suriah sesuai dengan agenda. Rusia bersama Suriah, Iran, Turki membentuk apa yang disebut Komite Konstitusional Suriah (KKS). Komite yang dibentuk pada bulan Januari dalam sebuah pertemuan di Rusia ini beranggotakan 150 orang yang berasal wakil dari oposisi, masyarakat sipil, dan pemerintah.

Rusia dan Iran adalah sekutu dan pendukung rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad’ sementara Turki adalah pendukung oposisi dalam perang Suriah. Tidak seperti AS dan sebagian besar negara Barat, dan Turki, Rusia telah lama menjadi sukutu Bashar. Moskwa bersama Teheran dan proksinya seperti Hezbollah, menyelamatkan Bashar al-Assad dari keruntuhan pada tahun 2015; dan sejak itu menopangnya.

KKS bertugas membuat kostitusi Suriah. Gagasan tersebut didukung oleh PBB. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan komite konstitusional “milik Suriah dan dipimpin orang Suriah” akan difasilitasi PBB di Jenewa (The Washington Post, 23/9/2019).

Inilah panggung bagi Rusia untuk berperan penting dalam usaha menciptakan perdamaian di Suriah tanpa keperansertaan AS, sebagaimana biasanya. Dengan demikian, mundurnya AS dari Suriah—meski belum seluruh pasukan ditarik—telah benar-benar, menurut Maxim Trudolyubov (The Moscow Times, 14/10/2019) membuat Kremlin merasa bahwa pada akhirnya mereka kembali ke panggung dunia sebagai sebuah kekuatan yang diakui di politik internasional.

Oleh karena itu, selama serangan militer yang dilancarkan Turki di wilayah Suriah bagian utara tidak mengganggu atau bahkan membahayakan “karya” Rusia itu, Moskwa akan tetap tinggal diam; dan membiarkan Ankara menggempur Kurdi. Walhasil, Kurdilah yang benar-benar menjadi korban kali ini. ***