Peta Tanah Palestina (Foto: Istimewa)

Lebih seabad silam, Deklarasi Balfour—surat yang dikirim oleh Menlu Inggris Arthur James Balfour kepada Lord Lionel Walter Rothschild, pemimpin Gerakan Zionis Internasional, pada tanggal 2 November 1917—memberikan kepada orang Yahudi sebuah “national homeland” di Palestina. Kini, “Deklarasi Trump 2017” yang disebut “Deal of the Century” (Kesepakatan Abad Ini—mungkin lebih tepat disebut “Transaksi Abad Ini”, karena memang transaksional) menjanjikan lebih luar biasa dibandingkan Deklarasi Balfour kepada Israel.

Washington, memang, belum mengungkapkan secara rinci dan detil “Deal of the Century” yang disebut visi perdamaian Trump itu. Meskipun demikian, dari berbagai informasi yang beredar dan diungkapkan berbagai pihak, “Deal of the Century” secara garis besar mendorong lahirnya “Israel Raya” dengan “mengkerdilkan” Palestina. Oleh karena itu, bisa dikatakan kalau “Deal of the Century” tersebut benar-benar dilaksanakan akan memberikan dampak yang tidak lebih ringan dibanding Deklarasi Balfour yang telah menjadi salah satu sumber konflik berbilang tahun, bahkan tembus abad dari abad ke-20 ke abad ke-21, antara Israel dan Palestina.

Salah satu poin yang paling mendasar adalah Trump menolak untuk secara tegas mendukung solusi dua negara: Israel untuk bangsa Yahudi dan Palestina untuk bangsa Palestina. Pada tahun 1993, Israel dan Palestina menyepakati untuk melaksanakan solusi dua negara sebagai bagian dari Persetujuan Oslo, yang menjadi langkah pembuka pembentukan Otoritas Palestina (PA). Memang, Persetujuan Oslo sudah lama secara efektif mati. Akan tetapi, usaha dan dorongan untuk mewujudkan solusi dua negara itu terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk oleh Indonesia dalam berbagai fora internasional.

Yang juga perlu mendapat catatan atau bahkan bakal merusak proses perdamaian yang adil adalah Washington tidak lagi menggambarkan wilayah Lembah Yordan, Tepi Barat Palestina (dan juta Dataran Tinggi Golan) sebagai wilayah “yang diduduki” Israel, wilayah pendudukan yang direbut dalam Perang 1967. Padahal di wilayah pendudukan di Lembah Yordan (daerah pertanian dan perkebunan, ada kurma, lada, anggur, dan mangga) terdapat 27 permukiman Yahudi, yang dihuni oleh 9.000 orang Yahudi. Sementara orang-orang Palestina tinggal di 10 kota dan desa lainnya di Tepi Barat, termasuk Jeriko, yang penduduknya hampir 65.000 orang (Mitchell Bard, September 2019). Dengan demikian, Washington hendak mengakui wilayah pendudukan itu sebagai wilayah Israel.

Demostrasi menuntut pengakhiran perang Israel (Foto: Istimewa)

Kepentingan Israel

Selama ini, perundingan-perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina membahas status final sekurang-kurangnya lima masalah ini: Jerusalem, pengungsi, permukiman, status dan perbatasan entitas Palestina, dan keamanan. Kedua belah pihak berunding langsung, didasarkan pada asumsi bahwa Israel akan menyerahkan wilayah, mengevakuasi para pemukim di permukiman di wilayah pendudukan, dan pembagian Jerusalem (menjadi Jerusalem Israel dan Jerusalem Palestina).

Semua perdana menteri Israel setelah Yitzhak Rabih—yakni, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, dan Ehud Olmert—beruding dengan Palestina mendasarkan pada visi solusi dua negara.Bahkan,  Ehud Barak dan Ehud Olmert lebih jauh lagi. Keduanya, menyatakan keinginannya untuk membagi Jerusalem. Namun, dapat dikatakan, perundingan-perundingan perdamaian selalu menemui jalan buntu. Misalnya, antara Januri 2001 setelah KTT Taba hingga tahun 2008 berlangsung banyak perundingan: Prakarsa Perdamaian Arab (2002), Inisiatif Bush, Peta Jalan/Road Map (2003), Inisiatif Nusseibeh-Ayalon (2002), Inisiatif Geneva (2003), Rancana Damai Arab Saudi (2002 yang ditegaskan 2007), dan Konferensi Perdamaian Annapolis (2007), dan pada tahun 2010 digelar perundingan perdamaian di Washington.

Kini, Trump yang ingin tercatat sejarah sebagai presiden AS pemrakarsa perdamaian seperti Jimmy Carter yang mendamaikan Israel dan Mesir di Camp David, mengajukan visi perdamaiannya. Akan tetapi, tampaknya lebih fokus pada kerja sama ekonomi dan pembangunan wilayah Palestina. Karena itu, ada yang menyebut sebagai “perdamaian ekonomi.” Washington menjanjikan investasi besar-besaran dalam bidang ekonomi di Palestina sebagai pengganti penentuan nasib sendiri sebagai negara berdaulat.

Jelas kiranya, pemerintah AS menunjukkan bahwa inisiatif tersebut lebih akan memprioritaskan kepentingan Israel, mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan menjauhkan dari gagasan solusi dua negara berdaulat. Trump juga menyatakan bahwa Jerusalem akan tetap sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Tentu, hal tersebut tidak sesuai dengan hukum internasional.

Oleh karena, masalah Jerusalem hingga kini belum selesai. Paling tidak ada empat pendapat tentang status hukum Jerusalem. Pertama, Jerusalem barat berada di bawah kedaulatan Israel karena direbut pada Perang 1948. Kedua, kedaulatan atas Jerusalem masih ditunda, dan belum ditentukan siapa yang berdaulat di bagian barat kota. Masalah ini akan ditentukan dalam kerangka penyelesaian permanen antara Israel dan negara-negara Arab. Ketiga, rakyat Palestina memiliki kedaulatan yang sah atas Jerusalem barat sejak berakhirnya Mandat Inggris (1948).
Keempat, menurut Resolusi Majelis Umum (MU)  PBB No 181, Tahun 1947 (“Partition Plan”) status kota itu (termasuk Bethlehem) sebagai corpus separatum (bagian terpisah) dengan pemerintahan internasional di bawah bantuan PBB (Shmuel Berkowitz; 2018).

Dari sini, jelas keinginan Trump menjadikan Jerusalem sebagai ibukota utuh bagi dari Israel, bertentangan dengan resolusi PBB, sekalipun itu “hanya” Jerusalem barat. Meskipun, Knesset Israel secara sepihak memutuskan Jerusalem sebagai ibu kota Israel, pada tahun 1949 lalu ditegaskan tahun 1950.

Jerusalem Lama (Foto: Istimewa)

Sementara Jerusalem timur direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Pada akhir Juni 1967, Israel menerbitkan undang-undang (UU 5727-1967),yang menyatukan kedua Jerusalem–barat dan timur—sebagai bagian tak terpisahkan. Lalu tahun 1980, mensahkan UU 5740-1980 yang menyatakan, “Jerusalem, seluruhnya, dan bersatu” adalah ibu kota Israel. Sementara, ibu kota Palestina ditawarkan di Abu Dis, pinggiran Jerusalem timur.

Dengan rencana seperti itu, Trump yang mempertanyakan konsensus internasioanal tentang isu-isu status final, tidak memasukkan lagi Jerusalem sebagai isu yang harus diselesaikan. Maka itu, beberapa waktu lalu, Trump memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Jerusalem.

Dari satu isu saja—Jerusalem—“Deal of the Century” yang diprakarsai Trump sudah pasti akan memunculkan persoalan pelik. Belum lagi isu lain yakni menyangkut situs suci “Temple Mount” atau al-Haram al-Sharif, situs tersuci ketiga bagi umat Islam, di Kota Lama Jerusalem, disebutkan akan dikelola Israel. Demikian juga teritorial udara Palestina berada di bawah kontrol Israel. Sementara itu, sebagai kerugian atas diambilnya sebagian wilayah Tepi Barat, Palestina akan mendapatkan bagian Gurun Negev (Spiegel International, 1/2/2020).

Kebijakan Likuidasi

Pemerintah AS, memang, belum mengeluarkan secara rinci isi dari “Deal of the Century”. Akan tetapi, andaikata yang beredar selama ini—termasuk yang disinggung di atas—benar, maka masyarakat dunia tidak akan menjadi saksi adanya solusi damai bersejarah, yang bisa diterima oleh kedua belah pihak: Israel dan Palestina.  Tetapi, yang akan disaksikan adalah sebuah usaha untuk melikuidasi, menghapuskan isu Palestina.

Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau “Deal of the Century”, bukanlah sebuah “perjanjian” (deal), antara dua pihak—Israel dan Palestina—melainkan sebuah ekspresi kekuasaan arogan AS-Israel (Trump-Netanyahu). Selain itu, deal tersebut juga sebuah usaha untuk memaksakan pendudukan/penjajahan Israel atas wilayah Tepi Barat yang subur, dan yang lebih penting lagi adalah usaha untuk mengakhiri isu Palestina.

Seperti kata-kata bijak lama, “orang tidak hidup dari roti saja”, demikian pula rakyat Palestina kiranya tidak akan mau bahwa kemerdekaan, kedaulatan, dan martabat mereka “hanya” ditukar dengan bantuan ekonomi seperti yang dijanjikan AS. Ini kiranya yang harus terus diperjuangkan Indonesia untuk terus mendorong pada solusi dua negara, yang adil. ***

  • Artikel ini sudah dimuat di haria Kompas, pada hari Rabu, 19 Februari 2020.