
I
Novelis dan esais kondang dari Inggris, George Orwell (1903-1950), pernah mengatakan, dalam zaman kita ini tak ada yang namanya ‘lepas dari politik.’ Semua isu adalah isu politik.
Politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kita tidak bisa lepas dari politik. Kita menerima ini. Sebab, terlalu banyak yang dipertaruhkan bila kita mengabaikannya Maka itu mengatakan, “Aku benci politik”, “Aku tak mau bersentuhan dengan politik”, “Aku tak mau berurusan dengan politik”, atau “Aku tak mau menjamah politik karena politik itu kotor”, adalah sebuah kebodohan.
Bukankah harga bahan makanan, harga bahan bakar, harga obat, harga pupuk, harga kedele, harga masker, harga rumah, dan lain-lainnya yang menyangkut kebutuhan hidup manusia bergatung pada keputusan politik.
Bukankah, politik ada dalam setiap asosiasi manusia—bahkan dalam keluarga juga—di mana ada keputusan harus dibuat, harus dilaksanakan, atau bagaimana sumber daya dialokasikan, peran didefinisikan, aturan dirumuskan, dan identitas ditegaskan. Politik muncul setiap kali ada ketidaksepakatan, ada konflik atas hal-hal tersebut di atas.
Politik memang sangat luwes. Ia dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan atas siapa saja. Maka itu muncul berbagai ragam, model, dan nama sesuai dengan kepentingannya. Ada politik dinasti, politik kuda hitam, politik kambing hitam, politik ken arok, politik abu nawas, politik identitas, politik belah bambu, politik agama, politik kebudayaan, politik kebo edan, politik kumpul kebo, politik markonah, politik transaksional, politik hati nurani, politik rendah hati dan lain sebagainya.

II
Apakah karena itu muncul tuduhan bahwa politik itu kotor? Tuduhan itu muncul mungkin karena seperti dikatakan oleh ilmuwan politik AS, Harold Lasswell, politik selalu berkait dengan pertanyaan, “siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana?” Atau mungkin seperti dikatakan oleh para hakim zaman Romawi dulu, yang selalu bertanya pada para penjahat yang diadili, “Siapa yang dapat keuntungan?”, “Cui bono?”
Mungkin—kenapa politik dituduh kotor—karena pertama-tama politik berurusan dengan mencari, merebut, dan mempertahankan kekuasaan. Dan, kekuasaan itu katanya kotor. Untuk memperebutkan, apalagi mempertahankan, harus dilakukan dengan cara-cara keras, licik, intimidatif, tekanan, manipulatif, atau piawai dalam membujuk atau memeras. Lawan harus dipukul tanpa ampun sampai tak berdaya.
Kawan yang dirasa terlalu kuat dan membahayakan harus disingkirkan, sebelum potensi ancaman itu menjadi nyata. Bahkan, kawan yang paling dekat pun harus dikhianati. Maka ada ujar-ujaran, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan.
Bila demikian, maka politik memang kotor. Karena demi yang namanya kekuasaan, maka segala cara dilakukan; yang haram pun menjadi halal. Tak ada lagi martabat politik atau politik bermartabat. Politik seperti berada di hutan rimba, yang akan mengikuti hukum siapa kuat akan menang, survival of the fittest (Herbert Spencer). Hal itu terjadi, karena menurut istilahnya Amy Chua (2018), “humans are tribal.”
Tetapi, seorang teman mengatakan: Bung, politik tidak dengan sendirinya kotor. Politik itu hanya kotor di tangan orang yang hati dan otaknya dipenuhi keserakahan, kelicikan, kepicikan, keirian, yang dilaksanakan hanya demi kekuasaan. Pada saat itulah politik menjadi kotor, jahat, dan penuh kekejaman.
Ketika itu, semuanya dipolitisasi. Bahkan, agama pun dipolitisasi. Yang tidak ada, diada-adakan. Yang sederhana, dirumit-rumitkan. Yang tenang-tenang saja, dibuat ramai, gaduh. Yang aman dan damai, dibuat rusuh. Yang rukun dibuat konflik. Yang terang benderang dibuat gelap gulita. Yang benar diganti kebohongan. Kalau bisa bikin kisruh mengapa membiarkan semua berjalan lancar. Kalau bisa memecah-belah, mengapa mendorong persatuan.
Dengan cara begitu, politik tak ada hubungannya dengan idealisme. Bahkan, pelan namun secara pasti dan leluasa, politik berjalan menyimpang dari idealisme, bonum commune. Politik pun berjalan tanpa moralitas, tanpa etika, tanpa hati nurani. Semuanya sudah mati. Maka yang namanya real politics itu menyimpang dari yang luhur dan mulia. Itulah politik wadas.

III
Disadari atau tidak, diakui atau tidak, media ikut merayakan politik wadas itu. Demi mengejar klik baik, media mengabaikan Kode Etik Jurnalistik. Padahal, jelas, ketentuan dalam Kode Etik Jurnalistik, misalnya: Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk; Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah; Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul
Mematuhi kode etik profesi sangat penting untuk menjaga agar jurnalis tidak menjadi bias dalam penyampaian informasi. Melanggar Kode Etik Jurnalistik akan kehilangan fungsi kontrol sosialnya. Padahal ciri khas dari sebuah edia massa adalah fungsi kontrol sosial.
Bukankah, sebagai pilar keempat demokrasi, media berperan sangat krusial dalam penyampaian kritik membangun kepada pemerintah serta melakukan cek fakta untuk menekan peredaran berita bohong.
Padahal, semestinya politik—juga informasi—itu menjadi terang di tengah kegelapan, keadilan di tengah berbagai macam kekejaman, sukacita di tengah begitu banyak luka, penyembuhan dan keselamatan di tengah penyakit dan kematian, kelemah-lembutan di tengah kebencian. ***
Politik kotor? Tergantung di tangan siapa?
Di tangan Jkw politik ?????!
Setujua sekali, Pak….terima kasih
Kepentingan selalu mencari jalan, entah jalan lurus, jalan bengkok bahkan kalau perlu jalan lurus mulus dirusak jadi berlobang, yg penting kepentingannya terwujud. Kepentingan dan kekuasaan identik dgn kerakusan. Ibarat minum air laut semakin minum semakin haus. Lupa kalau semua harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.
Politik tidak dengan sendirinya kotor … setuju dgn pernyataan ini bung Trias.
Tergantung di tangan siapa politik itu “dimainkan”. Pun, tdk hanya dalam bidang politik … dlm bidang ekonomi, hukum, sosial, budaya, bahkan … hal-hal yg sakral sifatnya sekalipun.
Manakala subyek pelaku tdk memiliki integritas, orang hipokrit, kepercayaan apa yg patut diberikan kpd figur2 demikian ?!
Cukup krusial juga, kalau figur2 dmk berperan pula dlm profesi jurnalistik. Bgmn kwalitas informasi yg mereka hasilkan … akan bias disana-sini. Tdk mencerahkan, bikin sesat opini publik … dan potensial bs memicu keresahan, ketdk percayaan, dan segala soal ikutannya.
Politik, hrs dilandasi idealisme, berpijak pada realitas agar tdk utopis, ada skala prioritas, mengedepankan dialog & konsensus, memperjuangkan keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan kemajuan masyarakat dan kemanusiaan.
Butuh politisi, jurnalis, ekonom, budayawan, ahli hukum, dst dst yg berintegritas, dan mampu bekerja utk kepentingan NKRI.
Salam sehat selalu, tetap semangat bung Trias.
Semoga makin banyak tokoh-tokoh seperti itu, Senior….yang mau bersama-sama, tanpa pamrih menyelamatkan negara ini…
Setuju sekali, Bulik Kissumi….kepentingan dan kekuasaan identik dengan kerakusan…maunya more and more….salam jalan lurus
Hidup yang dipenuhi dengan ambisi dan keserakahan hawa nafsu karena ketidakmampuan, politik kotor dimainkan. Inilah yang telah merambah di tengah kehidupan manusia picik saat ini. Horas Bah — Maha Guru.
Horas…betul sekali, Jufri…maka hati-hati dalam melangkah….
Kebetulan saya baru 2 tahun pensiun dari ASN. Setelah 37 tahun mengabdi saya sadar saya harus mengerti dan mempelajari politik. . Cukup sebatas mengerti saja, tanpa harus terjun ke dunia politik. Yang saya tengarai rakyat makin cerdas. Mereka bisa memilih orang yang mereka cintai dan mjd pemimpin mereka. Oleh karena itu pendidikan hrs meningkat kualitasnya supaya tidak bisa dikelabui oleh (janji-janji) politik.
Politik tdk dgn sendirinya kotor … setuju dgn pernyataan ini bung Trias.
Itu tergantung siapakah aktor yg “melaksanakan” politik tsb. Tidak hanya dalam bidang politik, pun dalam ekonomi, hukum, sosial, budaya, lingkungan hidup, jurnalistik, bahkan … dalam hal-hal yg ‘sakral’ sifatnya.
Dibutuhkan figur-figur yg penuh integritas, non-hipokrit-ini penting bung … kmd punya kredibilitas, dan kecakapan atau kompetensi yg jadi prasyarat utk jabatan, serta bertg-jawab.
Politik hrs berlandaskan “idealisme” – bkn sebatas “kepentingan” partial, rasional – agar tdk ‘utopis’, pro keadilan sosial – bkn kemakmuran tertentu, via dialog menuju ‘hikmat” yg jd konsensus – bkn intimidasi, memuliakan ‘kemanusiaan’, merawat ekosistem, pro sustainable development.
Jurnalistik, ya hrs memberitakan “realitas” yg perlu diketahui masyarakat. Ya ini butuh kecermatan memilih dan memilah … pokoknya jangan sampai bias, he hee. Agar masyarakat tercerahkan, dan itu pasti mensupport “kontrol sosial” oleh media juga lah.
Suwun bung Trias. Tetap semangat, salam sehat selalu.
Siap Senior, meskipun tidak mudah …zaman sekarang ini, menerikkkan yang benar…seperti berteriak di tengah padang gurun….salam
Setuju sekali, Pak Dubes…memang rakyat harus semakin cerdas, sehingga mampu memilah-milah dan memilih, mana informasi yang benar, bama yang salah; mana pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat, mana yang memikirkan diri sendiri atau kelompoknya sendiri….sadar politik, berarti sadar berbangsa dan bernegara…sadar akan kewajiban sebagai rakyat sebuah negara….salam